sesmen Nasional (AN) merupakan kebijakan merdeka belajar episode pertama yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.. Pada peluncuran episode ini ada tiga hal pokok dari kebijakan merdeka belajar yaitu, penghapusan Ujian Nasional (UN), RRP merdeka dan Asesmen Nasional (AN).

Selain kebijakan merdeka belajar, dasar hukum yang mendasari implementasi AN adalah UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 57 dan 59, dan Permendikbudristek Nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Asesmen Nasional merupakan evaluasi sistem pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh potret mutu, yang dapat dipantau secara berkala dan berorientasi pada perbaikan sistem pendidikan dasar, menengah dan kesetaraan.

Hasil AN digunakan sebagai potret mutu satuan pendidikan, karenanya yang menjadi sasaran evaluasi sistem pendidikan tersebut terdiri dari siswa yang dipilih secara acak (sampling), kepala sekolah, dan guru (seluruhnya) yang terdaftar dan aktif dalam pangkalan data DAPODIK (Data Pokok Pendidikan). Sebagai potret kualitas mutu pendidikan, maka soal-soal asesmen terdiri dari beberapa komponen, yaitu (1) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur kemampuan literasi – numerasi sebagai kecakapan hidup. (2) survey karakter, merupakan soal-soal untuk mengetahui capaian hasil belajar sosial – emosional sebagai pilar profil pelajar Pancasila, dan (3) survey lingkungan belajar, dirancang untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Ketiga komponen soal ini akan dijawab oleh siswa pada saat pelaksanaan ANBK sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan secara nasional. Sedangkan seluruh kepala sekolah dan guru hanya mengerjakan soal-soal survey lingkungan belajar (SULINGJAR).

Asesmen Nasional dilaksanakan menggunakan sistem CBT (Computer Basic Test) sehingga istilah ini menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Karena pemberlakuannya berbasis komputer maka untuk menyesuaikan kondisi masing-masing provinsi di seluruh Indonesia maka moda pelaksanaannya ada dua pilihan yaitu moda online dan moda semi online. Sedangkan untuk status kepersertaannya, sekolah dapat memilih mandiri (dilakukan disekolah masing-masing) dan menumpang (menumpang pada satuan pendidikan lain yang terdekat).

Pada AN tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian pada lebih dari 259 ribu sekolah dengan lebih dari 3,1 juta guru dan 6,5 juta siswa. Penilaian ini dilakukan pada tingkat SD hingga SMA dan sederajat. Capaian AN 2021 dinilai berhasil, khususnya untuk jenjang SD yang baru pertama kali mengikuti AN dengan tingkat partisipasi tertinggi dibandingkan dengan jenjang SMP sederajat dan SMA/SMK sederajat.

Kesempatan untuk mengikuti AN susulan bagi satuan pendidikan yang belum mengikuti atau belum melengkapi komponen AN terutama SULINGJAR, masih diberikan pada tahun 2021. Namun untuk AN 2022 tidak ada pelaksanaan AN Susulan. Hal ini dikarenakan data AN yang dapat diakses laporannya hanya data yang dianggap memadai, yakni data yang memiliki komponen yang terisi dengan lengkap.

Hasil Asesmen Nasional telah diolah menjadi Rapor Pendidikan yang dapat diakses oleh guru, dinas pendidikan daerah, hingga publik. Rapor Pendidikan dapat diakses melalui laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id.

Khusus Provinsi Bengkulu, capaian AN tahun 2021 dinilai berhasil dengan peringkat partisipasi pelaksanaan ANBK secara nasional berada pada urutan 22 dengan presentase capaian sekitar 96, 6%, artinya ada sekitar 4,4% lagi sekolah yang tidak mengikuti ANBK dan dimungkinkan tidak memiliki rapor mutu sebagai baseline evaluasi sistem pendidikan. Sedangkan prosentase capaian partisipasi pengisian SULINGJAR untuk kepala sekolah hanya 48,4% dan guru 78,8%.

Untuk mendukung peningkatan partisipasi dan mendorong kesiapan dalam pelaksanaan AN tahun 2022, BPMP Provinsi Bengkulu melaksanakan sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan ANBK pada tanggal 14 Juli 2022 yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting dan juga disiarkan secara langsung melalui saluran Youtube BPMP Provinsi Bengkulu. Harapannya, prosentase tingkat partisipasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan AN bisa mencapai hasil yang optimal sehingga setiap satuan pendidikan dapat memiliki rapor mutu, yang kemudian digunakan sebagai bahan pemetaan, analisis, dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah/provinsi.